BPKPAD Binjai dorong capaian target Pendapatan Daerah

Saat ini Pemerintah Kota Binjai mematok besaran tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% pada Sektor Restoran atau Rumah Makan. Kenaikan tarif dilakukan sebagai upaya menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Plt Kepala Bidang Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Binjai, Elfitra Hariadi SE, mengatakan bahwa kenaikan tarif PPN Restoran 10% adalah langkah yang wajar, karena potensi penerimaannya lebih besar.

Hanya saja sejauh ini, kata Fitra, masih ada beberapa pengusaha Restoran ‘nakal’ yang masih belum kooperatif untuk bersinergi agar realisasi peningkatan PAD tercapai. “Sebelumnya kami juga sudah mensosialisasikan soal kenaikan tarif PPN 10%. Bahkan, pemasangan alat perekam data transaksi (Tapping Box) di sejumlah restoran dan rumah makan sudah dilaksanakan. Di mana nantinya alat itu juga langsung terhubung dengan Kejari Binjai,” ujarnya.

“Tujuan pemasangan alat rekam transaksi ini adalah untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan laporan dan meningkatkan realisasi penerimaan pajak restoran. Tidak cuma itu, ini juga sebagai komitmen Pemko Binjai dalam meningkatkan kemandirian daerah,” sebut Fitra.

Selain itu Fitra membeberkan, secara komprehensif, dari 5 Kecamatan di Kota Binjai, tercatat realisasi pajak di Sektor restoran di tahun sebelumnya sebesar Rp6 miliar, sedangkan potensi pajak seharusnya diperkirakan bisa mencapai Rp31 miliar pertahun.

“Maka diharapkan kepada para pengusaha Restoran dan sejenisnya agar memiliki kesadaran tinggi dalam membayar pajak dan dapat berkontribusi lebih optimal dalam upaya peningkatan PAD di kota Binjai. Karena dengan kenaikan tarif 10 persen tidak jarang sejumlah Restoran juga membebankannya kepada pelanggan,” ucapnya lagi.